ISLAM SIMBOLIK DAN ISLAM SUBSTANTIF:

ISLAM SIMBOLIK DAN ISLAM SUBSTANTIF:
Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Oleh: Al Chaidar

(Serial tulisan membahas esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi)

“Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam. ”
(Mohammad Abduh)

Menarik membaca tulisan Denny JA, “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” Tulisan Denny JA ini membahas tema lama yang tetap aktual hingga kini. Banyak perdebatan akademis dan kontestasi politik di belakang tema faktual ini. Syariah atau negara Islam atau khilafah adalah jargon politik yang sering diusung oleh banyak aktivis, namun sedikit sekali elaborasi ilmiahnya.

Banyak aktivis Muslim yang mengusung tema syariah, negara Islam atau khilafah, namun berperilaku jahiliyah, menikmati darul harb yang konfliktual dan lebih yakin pada lembaga dunia seperti PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Namun para aktivis tersebut umumnya lupa mempersiapkan kerangka konseptual yang cukup ketika berhadapan dengan aktivis lainnya yang lebih siap dengan fakta, data, dan metodologi. Bahkan seringkali para aktivis ini bertingkah paradoks ketika tersudut secara ilmiah.

Inilah yang kemudian menjadi titik lemah yang dibidik Denny JA terhadap Habib Rizieq Shihab dengan ide negara syariahnya.

Denny JA menyandarkan idenya pada tulisan Rehman dan Askari (2010) yang membahas betapa negara-negara Muslim dan juga negara-negara Islam ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Nilai Islam adalah suatu perangkat keyakinan beragama ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas, yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, etos, keterkaitan maupun perilaku yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Askari dan Mohammadkhan (2017) telah meneguhkan metodologi yang dinamakan Islamicity Index (Indeks Islamisitas) yang merupakan seperangkat nilai atau suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan seperti keadilan, kemakmuran, pemerintahan yang bersih, penghormatan pada manusia dan lain sebagainya.

Hasilnya adalah New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia sebagai negara yang paling “Islami” dilihat dari empat kategori: (1) economic Islamicity, (2) legal and governance, (3) human and political rights, dan (4) international relations.

New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia bukanlah negara Islam, bukan juga negara Muslim, namun atmosfir di negeri tersebut terasa sangat Islami, suatu kesyahduan kultural yang harusnya terlihat di negara-negara Muslim dan negara-negara Islam.

Kondisi ini pernah dipotret secara empirik oleh Muhammad Abduh, “Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam.”

Indeks Islamisitas ini menjadi metode baru untuk mengukur nilai-nilai Islam yang aplikatif di beberapa negara. Nilai Islam merupakan kualitas empiris yang dapat didefinisikan, dan dapat dialami dan dipahami secara langsung, yang seharusnya ada di Arab Saudi atau negara-negara Muslim lainnya di jazirah Timur Tengah atau di Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Ternyata, nilai-nilai tersebut lebih rendah kualitasnya dibandingkan di negara-negara non-Muslim.
Indeks Islamisitas ini merupakan metodologi baru dalam melihat seberapa jauh sebuah negara sudah mengaplikasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam kebijakan publik.

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, namun harus bisa dilihat dan diukur melalui benda konkret, data dan fakta, dan bisa dibuktikan secara empirik, tidak hanya soal penghayatan teologis yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.

Nilai-nilai agama Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan.

Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization (Gibb, 1932: 12). Karena nilai-nilai Islam itu sangat abstrak dan debatable karena penafsiran yang berbeda-beda, maka banyak nilai-nilai Islam itu hanya sebatas nilai teologis saja, tidak menjelma hingga ke peradaban Islam yang maju seperti pada zaman Rasulullah Muhammad SAW di abad ke-7. Banyak Muslim sesungguhnya adalah para pendusta agama yang hanya sibuk dengan simbol esoterisme dan sengaja tidak mau berpikir inklusif.

Ide-ide Islam dalam politik banyak yang kandas dan tak mampu dipertahankan karena absennya penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah (Ulil Abshar-Abdalla, 2002). Dibutuhkan suatu kerja keras yang serius yang nyaris merenggut nyawa pencetusnya untuk adanya: suatu interpretasi untuk aksi (AE Priyono, 2008).

Habib Rizieq Shihab seharusnya memiliki tim yang mampu membuat suatu indeks negara syariah yang terdiri dari indeks maqashid (Syafii Antonio, 2012), indeks konstitusi Islam (Dawood Ahmed dan Moamen Gouda, 2015) dan indeks kinerja sosial Islam (Mehmet Asutay dan Astrid Fionna Harningtyas, 2015) agar idenya operasional dan bisa diaplikasikan pada aras politik yang disebut negara.

Tanpa itu semua, maka ide NKRI Bersyariah hanyalah sebuah ide demagog yang utopis, yang hanya mampu memberikan harapan-harapan politik yang kosong dan melompong.

Islam, kemodernan, dan keindonesiaan adalah kombinasi penting yang Nurcholish Madjid (2008) telah perlihatkan, betapa nilai universal membutuhkan spirit zaman (modernitas) dan apresiasi terhadap lokalitas (keindonesiaan) untuk bisa berbunyi. Jika Habib Rizieq Shihab tidak memiliki paradigma yang teguh, maka ide NKRI Bersyariah itu tidak akan mewujudkan Islam sebagai agama profetik di mana substansiasi nilai-nilai agama dalam ruang publik tidak terjadi (Masdar Hilmy, 2008).

Namun, berdasarkan aksi-aksinya di dalam peristiwa demonstrasi beludru yang sangat luar biasa (Aksi 411 dan 212 dan Reuni 212 di tahun 2017 dan 2018), di mana ia sanggup mengajak jutaan manusia berhimpun di Monumen Akal Sehat di jantung Jakarta tanpa merusak taman dan tidak menginjak rumput serta tidak membuang sampah, saya sangat yakin ia menjadi tokoh profetik yang revolusioner.

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab perlu melakukan apa yang disebut Bahtiar Effendy (2011) sebagai transformasi gagasan menjadi praktik politik Islam di Indonesia dalam etos sosial, ekonomi, politik dan hukum. Habib Rizieq Shihab adalah tokoh yang sangat berani dalam mengutarakan ide-ide profetik Islam di tengah komunitas Muslim Indonesia yang sedang mengalami tekukan konservatif (conservative turn), yang terjerembab dalam keyakinan bumi datar, celana cingkrang, cadar, jenggot, eskapisme dan keengganan bertoleransi, dan penolakan terhadap ilmu pengetahuan secara akut.

Setidaknya ia perlu mempelajari apa yang dimaksud oleh Didin Hafidhuddin (2003) dengan Islam aplikatif. Atau, dia harus menghindari penggiringan dari kalangan populis Islam yang cenderung lebih suka cara-cara teror dan aksi-aksi intoleran.

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Pengetahuannya tentang Pancasila sangat bagus, namun tidak diimbangi oleh penguasaan pemahaman sejarah yang memadai tentang Piagam Jakarta, di mana negara multikultur ini pernah menolak eksistensi pluralisme hukum, nomokrasi. Posisi Habib Rizieq Shihab juga sangat krusial di tengah publik akademis yang belum bisa menerimanya jika ia tidak membaca buku Amri Marzali (2015) tentang antropologi dan kebijakan publik.

Konsekuensinya, ide-ide habib Rizieq Shihab hanya akan menjadi jargon politik belaka yang tidak akan pernah memenangkan hati dan jiwa rakyat Indonesia.***

Referensi

Abshar-Abdalla, Ulil. “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam.” Harian Kompas (Jakarta), 18 November (2002).

Ahmed, Dawood I., and Moamen Gouda. “Measuring Constitutional Islamization: The Islamic Constitutions Index.” Hastings International & Comparative Law Review. 38 (2015): 1.
Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad Taufiq. “An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania.” Journal of Islamic Finance 1.1 (2012).

Askari, Hossein, and Hossein Mohammadkhan. Islamicity Indices: The Seed for Change. Springer, 2017.

Asutay, Mehmet, and Astrid Fionna Harningtyas. “Developing Maqasid al-Shari’ah index to evaluate social performance of Islamic banks: a conceptual and empirical attempt.” International journal of Islamic economics and finance studies. 1.1 (2015): 5-64.

Azhary, Muhammad Thahir. Negara Hukum: Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana, 2007.

Denny JA, “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”

Effendy, Bahtiar. “Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Democracy Project”, 2011: Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Vol. 1. Bukupedia, 2011.

Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen, ed. Whither Islam?: A Survey of Modern Movements in the Moslem World. V. Gollancz, 1932.
Hafidhuddin, Didin. Islam aplikatif. Depok: Gema Insani, 2003.

Hilmy, Masdar. Islam profetik: substansiasi nilai-nilai agama dalam ruang publik. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Majid, Nurcholish. Islam, kemodernan, dan keindonesiaan. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Marzali, Amri. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Priyono, A. E. Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.

Rehman, Scheherazade S., and Hossein Askari. “How Islamic are Islamic Countries?.” Global Economy Journal 10.2 (2010).

*Al Chaidar adalah dosen di Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. (alchaidar@unimal.ac.id)

-000-

Tulisan Denny JA soal NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi dapat dibaca di https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/

Tulisan lain yang menanggapi tulisan Denny JA:

1. Nurul H Maarif: Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana, dapat dibaca di https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1945081572254649/

2. E. Fernando M Manulang: Ruang Publik Yang Manusiawi Bersama Pancasila: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1946368205459319/

Sumber tulisan Al Chaidar: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1947652021997604/

Iklan

Ahok dan Akbar : Oportunis dan Loyalis

*Ahok dan Akbar : Oportunis dan Loyalis*

(Diambil dari laman Facebook yang ditulis oleh Andi Hakim)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156912083440502&id=779115501

Dua tokoh yang viral di lingkungan sosial media belakangan adalah Ahok yang kembali berkiprah ke politik dan Akbar Tanjung yang mengundang Jokowi di rumahnya.

Ahok yang dulu berkata parpol sarang koruptor kini mendatangi PDIP untuk berkarir di sarang tadi. Ini kali keempat dia berpindah partai dan baginya itu bukan persoalan. Kita masih ingat pada saat ia menyampingkan tawaran parpol untuk mengusungnya di pilkada DKI baru lalu. Alasan sarang koruptor dan enggan membayar mahar menjadi dalihnya. Aksinya dengan segera menyenangkan the so called kelompok relawan independen kawan Ahok. Ia memilih diusung lewat jalur independen.

Belakangan setelah para independent tadi bekerja keras, Ahok dengan mudah berbalik kembali mencari dukungan parpol agar dapat maju di pilkada bertarung dengan Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono. Sekarang Ahok kembali menjadi orang partai dan partai ini adalah partai keempatnya.

Politik adalah soal kekuasaan dan memanfaatkan peluang-peluang. Sejauhmana peluang dapat dikapitalisasi bagi kepentingan sendiri maka itu sah-sah saja. Sehingga wajar orang berkata bahwa soal politik itu bukan soal yang perlu dibela mati-matian, semua orang adalah pragmatis, oportunis kutu lompat sekaligus

Berbeda kisahnya dengan Akbar Tanjung. Baru-baru ini ia menjadi perbincangan di lingkungan partai Golkar, Koalisi Jokowi dan juga Prabowo. Tetapi tidak ada yang membahasnya lebih keras ketimbang grup-grup sosmed di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam.

Ia baru-baru ini mengundang Jokowi hadir ke rumahnya untuk merayakan dies natalis 72 tahun Hmi serta peluncuran pembuatan film pendiri Hmi Profesor Lafran Pane. Beberapa hari sebelum acara tersebut sebuah meme’ Jokowi dan Akbar beredar dengan tulisan: Deklarasi KAHMI dukung Jokowi.

Dengan cepat sekali meme’ tadi menjadi perbincangan dan serangan kepada Akbar. Ia dianggap berkhianat kepada akar rumput kebanyakan alumni Hmi yang memang mayoritas berat ke Prabowo. Akbar lebih jauh dianggap memanfaatkan dies natalis, keluarga alumni dan juga Hmi sebagai alat untuk merapat ke istana.

Saiya tidak terlalu setuju dengan pendapat tadi.

Akbar barangkali satu-satunya tokoh elit politik yang mempunyai y loyalitas total ke satu partai saja.

Ketika 1998 Golkar diserang dari segala penjuru untuk dibubarkan karena terafiliasi sebagai partainya Soeharto, Akbarlah yang berdiri di depan menjaga Golkar dengan hastagnya #GolkarBaru. Ia ingin memisahkan Golkar yang orba dengan Golkar reformis dan Akbar berhasil menjaga Golkar sebagai partai pilihan mayoritas masyarakat Indonesia.

Selang kemudian mereka yang dulunya di Golkar dan ikut mencela Golkar mulai kembali ke Golkar, Akbar pun ditendang dan dikalahkan. Ia kemudian sempat dibawa ke pengadilan terkait dugaan korupsi, dan kehilangan jabatan pimpinan DPR.

Ketika JK naik mengalahkannya di satu Mubes yang keras di Bali, Akbar tidak memperoleh posisi apa pun di Golkar. Tetapi ia tetap di partai tadi. Akbar tidak melompat sebagaimana Wiranto membuat Hanura, Edi Sudrajat-Tri membuat Partai KPI, Sutiyoso. Ryas Rashid dan Andi Mallarangeng membuat PDPDK.

Konsistensi di garis partai inilah yang membuat Akbar dianggap contoh ideal dari apa yang kita sebut loyalitas politik. Ia dibunuh berkali-kali, dan berkali-kali pula ia muncul kembali.

Pada 2014 ketiga Golkar mendukung Prabowo-Hatta, Akbar ikut mendukung. Sekarang ketika Golkar ada di pihak Jokowi, maka wajar ia pun ikut mendukung Jokowi. Bagi senior dan kawan-kawan Hmi yang menurut saya mayoritas mendukung Prabowo maka ini adalah sikap politik Akbar. Ia tidak pernah berbeda dengan Golkar sebagai sebuah parpol. Ini contoh dari seorang loyalis partai dan loyalitas dalam politik.

Di dunia yang penuh dengan intrik, advonturisme, oportunisme, pragmatisme dan saling memanfaatkan maka orang sah-sah saja menjadikan dirinya seperti Ahok, dan sah pula menjadi seperti Akbar Tanjung. Hanya saja, di dunia seperti itu hanya loyalitaslah yang membuat seseorang eksis meski ia mati berkali-kali.

KUTIPAN DARI KAGAMA ANALISIS PETER F. GONTHA BAHWA UTANG JOKOWI HANYA RP.16 T. DALAM 4 TAHUN PEMERINTAHANNYA

Hi Teman2 Pertiwi, yuk kita viral kan sebanyak mungkin artikel ini…banyak sekali rakyat kecil termakan isu Jokowi membuat Indonesia ketiban utang.
Salam 👍 Tuhan Berkati🙏🙏🙏

*KUTIPAN DARI KAGAMA ANALISIS PETER F. GONTHA BAHWA UTANG JOKOWI HANYA RP.16 T. DALAM 4 TAHUN PEMERINTAHANNYA*

Salah satu tuduhan haters yang tersebar di medsos adalah Jokowi membuat Indonesia ketiban utang raksasa. Bayangkan, utang Indonesia mencapai Rp.5000 Triliun (5000 T). Buaanyaaak sekali, bagaimana bisa membayarnya.?!

Doni – sopir Grabcar – di Bekasi, termakan isu itu. Ia memaki-maki Jokowi melalui medsos, seorang advokat di Cikampek, Elyasa SH, mengumbar kebencian terhadap Jokowi dengan menulis utang negara 5000 T tadi. Tohir, seorang da’i di Lampung – teman Elyasa di Yogya – melakukan hal sama. Indonesia, menurutnya, akan bangkrut di tangan Jokowi karena utang yang sundul langit.

*Benarkah demikian.?!*

Peter F Gontha, pengusaha sukses – pendiri RCTI, SCTV, Berita Satu, Indovision, dan First Media – menyodorkan data dan fakta bahwa Indonesia di era Jokowi tidak akan bangkrut bahkan akan melejit perekonomiannya, karena Jokowi bukan penumpuk utang. Malah, dialah presiden yang menurunkan utang Indonesia.

Gontha, di awal tulisannya, menyebutkan: Di dunia ini, ada tiga negara yang terancam bangkrut pada tahun 2018 karena krisis moneter. Yaitu *Turki, Venezuela, dan Malaysia.*

Seperti dilansir Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan, total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit *(sekitar Rp3.500 T)* pada 31 Desember 2017. Konon, utang tersebut berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya (PM) *Najib Razak beserta istrinya*.

Nasib perekonomian Negeri Jiran pun di ujung tanduk. Warga Malaysia membuat gerakan aksi melunasi utang dengan cara iuran atau patungan. Ini dilakukan melalui sebuah situs crowdfunding. Di samping itu, PM Mahathir Mohamad memotong gaji para Menteri dan anggota parlemen seluruh negara bagian sebesar 10% untuk mengurangi utang yang mencapai *1.087 T Ringgit itu*.

Betul. Utang Indonesia lebih besar dari Malaysia. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pada akhir April 2018, jumlah utang luar negeri (ULN) berada di angka 356,9 Miliar USD. Sekitar *Rp 5.000 T.*

Pertanyaannya: Kenapa Malaysia terancam bangkrut, sementara Indonesia tidak.?! Demikian pertanyaan Gontha. Pria yang mendapat julukan *“Rupert Murdoch”* Indonesia (karena memiliki media massa) itu, menjawab sendiri pertanyaannya.

Menurut Gontha – hal itu terjelaskan dari rasio utang negara terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB). Utang Malaysia memang hanya Rp 3.500 triliun. Tapi rasionya terhadap PDB lebih dari *60%*. Sebaliknya Indonesia, meski berutang hingga Rp 5.000 T, namun rasio utangnya terhadap PDB hanya *29%*.

“Dengan rasio utang yang lebih dari 60% PDB, Malaysia akan sulit membayar cicilan utangnya. Hal ini akan membawa efek berantai kondisi moneter Malaysia,” tulis mantan akuntan di City Bank New York itu.

Tahun-tahun sebelumnya Malaysia jarang sekali punya utang lebih dari 300 Miliar Ringgit. Utang yang mencapai 1.087 Triliun Ringgit itu terjadi akibat dugaan kasus korupsi di *1MDB* (1 Malaysia Development Berhad). 1MDB adalah semacam *BUMN* yang didirikan mantan PM Najib Razak untuk menghimpun dana pembiayaan proyek infrastruktur Malaysia.

*Turki* nyaris bangkrut karena pemborosan dan salah kalkulasi, sedangkan *Venezuela* bangkrut karena dulu, di zaman Hugo Chavez terlalu menina-bobokan rakyatnya dengan *subsidi macam-macam* yang berasal dari *petro dolar*.

Akibatnya, ketika harga minyak jatuh, negeri pun koleps. Keuangan negara ambles. Rakyat marah karena harga-harga melejit. Dunia internasional tak mempercayainya lagi.

*Indonesia Hebat..!!*

Tulis Gontha: Ada yang salah dari kritik oposisi terhadap utang pemerintah. Mengapa? Karena cerita balutan utang yang dikritik oposisi hanya menekankan kata “utangnya saja”. Tanpa penjelasan komprehensif. Oposisi hanya mengkritik sisi kritisnya, sedangkan sisi prospeknya disembunyikan.

Soal utang negara, tulis Gontha, sepanjang pemerintahan Jokowi tercatat sekitar Rp 1.644,22 T. Bila utang Era Jokowi tadi ditambah dengan utang Era SBY (sampai tahun 2014 sebesar Rp 2.608,8 T), memang jumlahnya besar sekali. Per-Juli 2018, tercatat 4.253,02 T.

So, utang Jokowi hanya Rp 1.644,22 T. Tapi oposisi mengangkatnya menjadi Rp.5000 T. Padahal, jika cermat itung-itungannya, utang Jokowi jauh lebih kecil dibanding utang SBY.

*Pertanyaan berikutnya – tulis Gontha — manfaat apa yang dirasakan rakyat dari utang Era Jokowi.?!*

*Jawabnya adalah :*

Pembangunan I infrastruktur secara massif di seluruh Indonesia! Mulai infrastruktur air, pertanian, listrik, BBM (satu harga), dan jalan raya. Semua wilayah terisolasi dibuka. Jokowi membuka gerbang konektivitas seluruh nusantara. Mulai dari wilayah terpencil, termasuk perbatasan (dengan negara lain), dan wilayah terdepan di pulau-pulau kecil di tengah Samudera Hindia dan Pasifik.

Tak hanya itu. Ada yang luput dari perhatian publik. Jokowi selain menambah utang, juga membayar utang yang jumlahnya cukup besar.

*Lihat data :*

Total utang jatuh tempo dari 2014 (Era SBY) hingga 2018 (Era Jokowi) yang dibayar pemerintah mencapai Rp.1.628 T. Utang yang dibayar ini merupakan pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

*Pada tahun 2014 :*

– Misalnya Pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo Rp.237 T.

– Tahun 2015 sebesar Rp.226,26 T.

– Tahun 2016 sejumlah Rp.322,55 T.

– Sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 350,22 T.

– Bahkan tahun 2018 di tengah isu miring, Jokowi membayar utang senilai Rp 492,29 T.

Jokowi berutang Rp 1.644 T, tapi mampu membayar utang Rp 1.628 T. Artinya, utang Jokowi sejatinya cuma Rp 16 T dalam 4 tahun kepemimpinannya.

Bandingkan dengan utang tinggalan SBY selama 10 tahun yang mencapai Rp.2.608.8 Triliun.

*Kenapa Era SBY utangnya demikian besar.?!*

Karena untuk menyubsidi BBM Rp.300 Triliun/tahun. Belum lagi rente yang dicatut broker minyak Petral di Singapura. Kedua kanker tersebut telah dipotong Jokowi.

*Gontha – akuntan handal lulusan Praehap Institute di Belanda itu bertanya, pakah hal itu bisa disebut gali lubang tutup lubang.?!*

No. Hanya pebisnis anak papi dan mami yang menyatakan pemerintah berutang untuk gali lubang tutup lubang – tulis mantan Vice Presiden American Express Bank Asia yang mulai berbisnis dari bawah itu.

Jokowi, sebelum jadi presiden adalah pengusaha handal. Ia bukan pengusaha rente. Bukan pengusaha Papa minta saham.

Hidup dalam berbisnis, tulis Gontha, perlu modal. Dan modal didapat dari utang. Dengan berutang, pelaku bisnis bisa membeli aset, atau alat penggerak usaha. Hasilnya bisa untuk membayar utang.

Lihat driver gojek. Awalnya berutang untuk beli motor. Motor itu untuk ojek online (ojol). Pendapatannya dari ojol bersih, katakan antara Rp.5 – 8 juta sebulan. Ia bisa menghidupi anak istrinya dan melunasi cicilannya. Motor pun kemudian jadi aset sang driver.

*Itu pula yang dilakukan negara. Asal kalkulasinya cermat, utang itu akan terbayar dan negara punya aset. Hebatnya lagi, tidak seperti motor yang nilai intrinsiknya terus turun dari tahun ke tahun. Jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan bandara nilai intrinsiknya makin lama makin mahal. Negara pun berlimpah aset berharga. Kaya!*

Jokowi selama 4 tahun mampu membayar utang Rp.1.628 Triliun. Jokowi berjanji tidak akan menambah utang lagi, khususnya utang luar negeri berbasis USD. Jokowi juga menginginkan semua pembangunan infrastruktur rampung secepatnya. Artinya, infrastruktur tersebut segera menghasilkan uang.

*Kalau dalam 4 tahun Jokowi bisa membayar Rp 1.628 triliun. Lalu setiap tahunnya pendapatan negara meningkat karena infrastruktur yang dibangunnya telah menghasilkan uang, maka besar kemungkinan Indonesia bisa membayar utang lebih besar dari angka jatuh tempo sebelumnya.*

*Bila itu terjadi, tulis Gontha (akuntan kaliber internasional), sekitar 10 tahun lagi, Indonesia akan bebas utang. Wow..!! Bila tercapai, Indonesia akan tumbuh menjadi negara kuat dan makmur.*

Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang picik pikirannya, Aamiin..3X YRA 🙏🤗.