Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Kamis (27/09/18)*

1. Terkait baru 30% instansi dan lembaga yang membuka pendaftaran dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, yaitu baru sebanyak 224 dari 601 instansi yang akan membuka lowongan CPNS tahun 2018, mengingat pendaftaran CPNS sudah dibuka sejak tanggal 26 September 2018, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk segera mendesak instansi-instansi yang belum membuka pendaftaran untuk CPNS 2018 segera membuka pendaftaran, mengingat terbatasnya waktu pendaftaran dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta;
b. Mendorong Komisi II DPR meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan server yang akan digunakan untuk mengakses pendaftaran hingga tahap seleksi lainnya dapat selalu diakses (tidak down server), mengingat animo masyarakat yang cukup besar dalam mengikuti seleksi CPNS 2018;
c. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi II DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kemenpan-RB untuk segera mengupayakan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet maupun sinyal seluler, mengingat pendaftaran CPNS 2018 dilakukan secara online atau menggunakan internet;
d. Mendorong Komisi II DPR meminta Kemenpan-RB bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencari solusi dan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang masih memiliki kendala jaringan internet, seperti dengan memberi pengecualian agar bisa melakukan tes secara manual guna memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin ikut serta dalam penerimaan CPNS 2018;
e. Mendorong Komisi II DPR meminta Kemenpan-RB dan BKN untuk melengkapi sarana dan prasarana serta memberikan kemudahan untuk mendaftar secara online bagi peserta CPNS 2018 penyandang disabilitas, agar bisa melakukan seluruh tahap seleksi dalam penerimaan CPNS 2018;
f. Mengimbau kepada seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi CPNS untuk mengikuti petunjuk yang ada dan mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, mengingat pelaksanaan perekrutan CPNS dilaksanakan secara online atau komputerisasi dan meminta peserta CPNS untuk tidak percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan instansi tertentu untuk membantu meloloskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Terkait diselamatkannya 20 pekerja migran dari balai penampungan perusahaan penempatan tenaga kerja di Ciracas Jakarta Timur milik PT. MDM yang akan diberangkatkan ke Singapura dan Malaysia tanpa dokumen resmi (25/9), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi III DPR dan Komisi IX DPR meminta Kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menindak tegas pemilik PT MDM, mengingat penyekapan yang dilakukan dan rencana pengiriman pekerja migran tersebut melanggar UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
b. Mendorong Komisi IX DPR BNP2TKI untuk dapat memfasilitasi pekerja migran tersebut dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

3. Terkait naiknya harga acuan daging ayam dan telur ayam berdasarkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, yaitu harga telur ayam di tingkat konsumen sebesar Rp 22.000 dan harga daging ayam di tingkat konsumen sebesar Rp 32.000 akibat harga pakan ternak yang berbahan baku jagung mengalami kenaikan, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk terus memantau dan mengendalikan harga telur dan ayam di pasar mengingat harga telur dan daging ayam sangat berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat Indonesia;
b. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera mencari solusi dan terobosan terhadap produksi pakan ternak yang menggunakan bahan baku jagung, agar dapat meminimalisir kenaikan harga telur dan daging ayam di pasaran;
c. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memetakan kebutuhan jagung untuk produksi pakan ternak dan konsumsi, agar dapat memenuhi kebutuhan bagi pakan peternak, mengingat jika kebutuhan jagung untuk produksi pakan ternak dan konsumsi masih kurang di pasaran, dapat berimbas pada kenaikan harga telur dan daging ayam.

4. Terkait kebakaran lahan di Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang jaraknya sudah mendekati permukiman warga, yaitu antara titik api dan perumahan warga berjarak sekitar 100 meter, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Satgas Karhutla untuk terus melakukan pemadaman pada lahan yang terbakar serta melakukan upaya untuk mencegah penyebaran titik api ke permukiman warga, seperti melakukan pemadaman melalui darat maupun melalui udara (water bombing);
b. Mendorong Komisi IV DPR, Komisi V DPR, dan Komisi VIII DPR meminta KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tetap waspada terhadap kemunculan titik api di berbagai wilayah, khususnya pada puncak musim kemarau, mengingat jika terjadi kebakaran hutan, asap dapat mengganggu aktivitas penerbangan;
c. Mendorong Komisi V DPR dan Komisi VII DPR meminta BMKG untuk menjelaskan kondisi musim kemarau di Indonesia yang sudah mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan air dan mengakibatkan munculnya beberapa titik api, serta bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan, guna menanggulangi kebakaran lahan, penyebaran titik api, dan asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan tersebut;
d. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dampak kebakaran lahan pada kesehatan masyarakat, seperti meningkatknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), mengingat kebakaran lahan sudah mulai menjalar ke daerah permukiman warga;
e. Mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan cara tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membuang atau membawa barang-barang yang mudah terbakar ke lahan ataupun rawa kosong. *(Bamsoet)*

Iklan

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (28/09/18)*

1. Terkait dengan kepemilikan saham PT. Inalum (Persero) di PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang naik dari 9,36% menjadi 51,23%, Ketua DPR:
a. Mengapresiasi Pemerintah yang telah berhasil mengakuisisi saham mayoritas PTFI;
b. Mendorong Komisi VII DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempersiapkan ahli teknologi, guna mengimbangi divestasi saham sebesar 51,23%;
c. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat maksimal dari perolehan saham PTFI sebesar 10%;
d. Mengimbau Pemda Papua untuk memberikan sosialisasi, mempersiapkan/memfasilitasi, dan memberikan dukungan anggaran kepada seluruh putra-putri terbaik Papua agar dapat menguasai teknologi, guna meningkatkan peran masyarakat Papua dalam mengelola manajemen PTFI.

2. Terkait anjloknya harga pembelian bawang merah di petani yang mencapai Rp 6.000/kg akibat dari melimpahnya stok bawang merah di pasar, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi VI DPR meminta PT. Bulog untuk menyerap produk petani dan membelinya sesuai dengan harga pembelian yang tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yaitu Rp 15.000/Kg;
b. Mendorong Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera mencari solusi pertama untuk mengendalikan harga bawang merah di pasar, mengingat petani mengalami kerugian besar akibat rendahnya harga pembelian bawang merah;
c. Mendorong Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR meminta Kementan dan Kemendag melakukan operasi pasar guna mencegah masuknya bawang merah impor di seluruh wilayah Indonesia;
d. Mendorong Komisi III DPR meminta Kapolri untuk melakukan pendampingan dengan Kementan dalam rangka operasi pasar, guna mendeteksi adanya kemungkinan bawang merah yang masuk ke pasaran namun bukan merupakan produk dalam negeri;
e. Mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah agar dapat bekerja sama dengan Kementan dan Dinas Pertanian di daerah melakukan operasi pasar, guna mendeteksi adanya kemungkinan bawang merah yang masuk ke pasaran namun bukan merupakan produk dalam negeri;
f. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementan bersama Dinas Pertanian Daerah sentra produksi bawang merah untuk berkoordinasi dan mengkaji waktu tanam bawang merah yang tepat dan disesuaikan dengan musim di Indonesia, agar harga bawang merah dapat stabil dan tidak terjadi lagi kelebihan ataupun kekurangan stok bawang merah;
g. Mengimbau petani bawang atau kelompok tani bawang untuk memanfaatkan koperasi, baik koperasi unit desa ataupun koperasi kelompok tani dalam memasarkan hasil panen ke pasaran, mengingat koperasi dapat membangun jaringan dengan konsumen.

3. Terkait perhelatan Asian Para Games 2018 yang akan digelar pada 6-13 Oktober yang kesiapannya sudah mencapai 95 persen, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi X DPR meminta Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee (INAPGOC) untuk terus melakukan pematangan persiapan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 agar dalam pelaksanaannya sesuai target dan berjalan dengan baik, mulai dari venue pertandingan maupun penyediaan akses bagi atlet dan penonton penyandang disabilitas, serta segera menyelesaikan kesiapan-kesiapan lainnya yang masih belum terpenuhi;
b. Mendorong Komisi X DPR meminta INAPGOC untuk meningkatkan penjagaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada, agar penyelenggaraan Asian Para Games 2018 dapat berjalan dengan sukses;
c. Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang membawa nama bangsa Indonesia ke dunia Internasional agar event tersebut dapat berjalan sukses, serta mendukung para atlet difabel Indonesia untuk bertanding secara sportif, mengingat dukungan sangat berarti bagi para atlet dalam menambah rasa percaya diri dan semangat untuk meraih prestasi di ajang Asian Para Games 2018;
d. Mengingatkan Pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada atlet Asian Para Games 2018 yang memperoleh medali emas agar dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta memberikan hadiah lainnya yang setara dengan yang diperoleh atlet Asian Games 2018.

4. Terkait kebijakan terhadap keberadaan guru honorer yang tidak berpihak pada profesionalisme, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang moratorium pegawai selama 5 tahun yang menyebabkan sekolah kekurangan guru, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi X DPR meminta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk dapat melaksanakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) bagi guru honorer;
b. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengkaji batasan umur terhadap pegawai honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun agar dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes, dengan mempertimbangkan waktu pengabdian yang sudah lebih dari 10 tahun;
c. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud segera menyelesaikan permohonan guru honorer kategori II yang belum lulus tes, dan sejumlah 12.883 orang yang memenuhi syarat dari 157.210 orang, untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan selebihnya untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
d. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan kajian terhadap rencana kebutuhan guru, guna meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalisme guru. *(Bamsoet)*

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual,

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (26/09/18)*

1. Terkait rencana pemerintah mengadakan rekruitmen CPNS tahun 2018, sebanyak 238.000 orang, Ketua DPR RI:
a. Menyampaikan telah mendapat gambaran dari jumlah 238.000 yang akan diterima, sebanyak 112.000 kuota akan dialokasikan untuk guru honorer (termasuk guru agama) yang belum diangkat menjadi PNS.
b. Sebanyak 60.000 formasi akan dialokasikan kepada tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat atau apoteker yang belum diangkat menjadi PNS.
c. Bagi guru dan tenaga kesehatan yang akan diangkat menjadi PNS tetap harus mengikuti dan lulus test CPNS yang diadakan oleh pemerintah.
d. Bagi pegawai honorer yang telah melampaui usia 35 tahun diberikan kesempatan untuk masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan mengikuti seleksi dan memenuhi syarat yang ditentukan maksimum berumur 56 tahun atau dua tahun sebelum pensiun.
e. Bagi pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS dan dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada Pemda dan Kementrian dengan gaji yang diberikan tidak boleh dibawah UMR.

2. Terkait terbongkarnya pabrik narkotika yang memproduksi narkotika jenis baru yang berlokasi di Perumahan Sentra Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu (21/9), dan pendistribusiannya melalui jaringan yang ada di Lembaga Permasyarakatan (LP), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi III DPR meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian segera melakukan identifikasi dan menghentikan kegiatan produksi dengan menyita semua peralatan serta menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan yang bekerja sama dengan pabrik tersebut;
b. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian dan BNN untuk menyelidiki jaringan peredaran narkotika yang membantu memasok narkotika tersebut ke dalam LP dan para pemakainya, serta mengusut pihak-pihak terkait yang memasok bahan baku narkotika jenis baru tersebut;
c. Mendorong Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kepolisian untuk meningkatkan dan memperketat jalur masuk barang ke dalam lapas, serta mengusut dan menindak tegas oknum sipir yang terbukti terlibat dalam mendistribusikan narkotika di lapas;
d. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi kepada Kepolisian dan BNN apabila mengetahui adanya kegiatan produksi narkotika di lingkungannya.

3. Terkait belum adanya kejelasan terhadap nasib dari 2 nelayan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik dan disandera penculik di Perairan Pulau Gaya, Semporna, Sabah, Malaysia dengan meminta uang tebusan sebesar 4 juta ringgit atau sekitar Rp 14 milyar kepada keluarga korban, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi I DPR meminta Duta Besar RI untuk Malaysia (Konsulat Jenderal Republik Indonesia/KJRI di Malaysia), Kementerian Luar Negeri (Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia/PWNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri/Kemenlu) untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan otoritas Malaysia dalam melakukan upaya pembebasan kedua nelayan WNI tersebut, serta segera menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penculikan tersebut;
b. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi III DPR meminta Kemenlu RI bersama TNI, Interpol, dan Polisi Perairan (Polair) yang menjaga perbatasan untuk berkoordinasi dengan Perwira penghubung di Malaysia untuk segera mengungkap latar belakang penculikan yang terjadi serta mengusut tuntas kasus penculikan terhadap 2 nelayan WNI tersebut, mengingat hingga saat ini kedua WNI tersebut belum diketahui keberadaannya;
c. Mendorong Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR melakukan pembicaraan bilateral secara intensif dengan Parlemen Malaysia guna mencari solusi terhadap upaya pembebasan dan pemulangan kedua nelayan WNI tersebut, serta meminta jaminan keamanan bagi WNI yang bekerja di wilayah Sabah, khususnya yang bekerja sebagai nelayan;
d. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi III DPR meminta Panglima TNI melalui TNI AL untuk meningkatkan patroli dan penjagaan laut di perbatasan (antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina), dan TNI AU melakukan patroli udara di wilayah perbatasan tersebut, terutama wilayah-wilayah yang rawan kejahatan guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan terhadap WNI, mengingat penculikan WNI di perairan Sabah sudah terjadi beberapa kali;
e. Meminta kepada seluruh WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan untuk tetap memperhatikan imbauan KJRI di Kinabalu dan Konsulat RI Tawau untuk sementara tidak melakukan aktivitas/melaut di perairan tersebut hingga situasi keamanan di wilayah tersebut kondusif dan diperolehnya jaminan keamanan dari otoritas setempat, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dalam berbagai bidang dinilai dari empat dimensi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi, yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyebutkan bahwa terdapat 176 kabupaten/kota yang berpotensi terjadinya politik uang, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR meminta Bawaslu untuk mensosialisasikan hasil IKP tersebut, agar hasil IKP tersebut dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga yang berkepentingan dalam Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilu;
b. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui aparat kelurahan dan kecamatan bersama Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan upaya-upaya preventif, terutama terhadap potensi terjadinya politik uang di 176 kabupaten/kota tersebut, agar dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya praktik uang dalam Pemilu;
c. Mengimbau seluruh pihak, baik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu yang Jujur Adil (Jurdil) dan Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber).

5. Terkait masih rendahnya kesadaran petani karet untuk memanfaatkan jasa Unit Pengolah dan Pemasaran Bokar (UPPB) sehingga masih banyak petani karet yang bergantung dengan tengkulak, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan UPPB bersama Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) untuk aktif melakukan sosialisasi dan menjelaskan tujuan dibentuknya UPPB beserta keuntungannya kepada para petani karet agar petani karet tertarik untuk bergabung dengan UPPB, mengingat keuntungan yang didapatkan petani yang tergabung dengan UPPB lebih tinggi daripada keuntungan menjual pada tengkulak;
b. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian (Kementan) dan UPPB untuk membuat program seperti kemudahan dalam peminjaman modal dan program-program lainnya yang meningkatkan kesejahteraan petani karet, sehingga petani karet tidak bergantung pada tengkulak dan beralih untuk bergabung dengan UPPB. *(Bamsoet)*

Respon Ketua DPR RI

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (24/09/18)*

1. Terkait kasus kaburnya 20 tahanan narkotika Polres Kepulauan Seribu di Cilincing Jakarta Utara (21/9), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI untuk meningkatkan pengawasan dan pembenahan terhadap sarana dan prasarana perkantoran termasuk sel tahanan yang berada di resor-resor maupun di polres-polres kepolisian;
b. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI melakukan pengejaran dan menangkap para tahanan narkoba yang melarikan diri tersebut, agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mengusut apakah ada kerja sama yang dilakukan antara petugas dan tahanan;
c. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melokalisasi tahanan narkotika serta melakukan rehabilitasi terhadap mereka yang menggunakan narkotika;
d. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk segera melakukan eksekusi terhadap pengedar maupun bandar narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap, agar menghentikan aktivitas mereka dari dalam penjara.

2. Terkait belum dipastikannya anggaran kelanjutan proyek pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mengingat masih ada 33 proyek pelabuhan yang mangkrak (data Kemenhub per-April 2018) dan belum beroperasi, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi V DPR meminta Kemenhub untuk segera melakukan optimalisasi anggaran untuk pelabuhan, baik yang mangkrak maupun yang belum beroperasi, mengingat saat ini memasuki masa percepatan pembangunan proyek strategis;
b. Mendorong Komisi V DPR meminta Kemenhub untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan pelabuhan yang masih mangkrak, dengan memperhatikan aspek ketersediaan lahan dan pembangunan akses transportasi menuju pelabuhan tersebut;
c. Mendorong Komisi V DPR meminta Kemenhub untuk melakukan evaluasi anggaran dan juga evaluasi terhadap aspek sosial-ekonomi pelabuhan, mengingat adanya proyek pelabuhan yang mangkrak merupakan salah satu dampak dari kurangnya perencanaan dalam penggunaan anggaran.

3. Terkait dengan informasi Polri yang menyebutkan rata-rata terdapat 3.500 informasi palsu atau bohong (hoaks) yang beredar di media-media sosial setiap hari, dan diprediksi akan terus meningkat menjelang Pemilu 2019, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi III DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Polri untuk melakukan upaya-upaya preventif dan mengatasi munculnya informasi palsu atau bohong (hoaks) pada berita di media siber (online) maupun media sosial;
b. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Bidang Cyber Crime untuk terus memantau akun-akun di media sosial serta menindak tegas pelaku yang terbukti menyebarkan informasi palsu atau bohong (hoaks) di media siber (online), media cetak, maupun media sosial sesuai dengan perundangan yang berlaku;
c. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi II DPR meminta Kemenkominfo dan Bawaslu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mengolah informasi yang didapat agar tidak begitu saja diterima dari satu sumber media, dengan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut kepada beberapa media lain atau instansi/lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan informasi;
d. Mendorong Kepolisian bersama dengan TNI, pemerintah daerah (Pemda), tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen untuk saling bersinergi dalam memerangi hoaks, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
e. Mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, serta tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sesuai dengan Deklarasi Kampanye Damai.

4. Terkait dengan moratorium sawit sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah perkebunan yang sudah ada guna memperbaiki tata kelola kelapa sawit di Indonesia serta memisahkan tanaman sawit yang dikelola oleh warga secara perseorangan;
b. Mendorong Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui pabrik-pabrik yang memproduksi crude palm oil (CPO) untuk memperbaiki kualitas kelapa sawit sesuai dengan standar internasional agar dapat bersaing dalam pemasaran CPO;
c. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mematuhi Inpres tesebut dan menunda pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. *(Bamsoet)*

Wow..Ternyata Ecoracing Bisnisnya emak-emak dan Kaum Milenial


Bisnis ecoracing jadi trend baru bagi sebagian kalangan, sebut saja emak emak di kota besar seperti kota bandung dan sekitarnya sudah beberapa bulan terakhir ini menjadi trend menjalankan bisnis ini, mereka menawarkan beberapa hal yang oleh sebagian kalangan di anggap sebagai sesuatu yang biasa namun emak emak justru menawarkan dua hal yang menjadi prinsip dalam menjalankan bisnis dan atau manfaat yang ditawarkan emak emak kepada calon mitra baru, yakni pertama, bisnis ini anti riba itu dapat lihat dari sistem yang berkadaban bagi perusahaan dan mitra saling memberi manfaat dan kedua, sadaqoh emisi 0%, untuk gas buangan dari tiap kendaraan yang menggunakan ecoracing, kalau lihat emak emak yang nawarin pasti caranya beda begitupun dengan produk yang lain, seperti habspro, kopi, collagen(untuk perawatan kulit termasuk wajah) yang menjadi trend baru yang langsung berhubungan dengan kecantikan emak emak, calsium dan lainya sebagainya, kalau cerita soal emak emak pastinya seru.

Beda lagi dengan kaum muda generasi kelahiran 1990 yang memang telah memiliki daya ungkit yang kuat dalam beradaptasi dengan buku buku digital dan perkembangan teknologi informasi, mereka dikelompokan sebagai generasi milenial, memiliki karakteristik yang berbeda cara komunikasi dan pergaulan juga beda, namun sebagian besar mereka telah menggeluti bisnis melalui media sosial, bisnis ecoracing menjadi trend baru dikalangan milenials, para ecomilenials ini menjalankan dengan tekun karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan dan bantuan para leader leader dan motivator hebat di bisnis ecoracing ini.

Paduan antara emak emak racing dan para ecomilenials membuat bisnis ini merajai dan berselancar ke seluruh penjuru tanah air.

Wassalam..

Bisa dibuka dan baca baca bagi sudah gabung sebagi mitra, inshaa Alloh mari menjemput sukses

https://m.facebook.com/eco-racing-1-juta-202354980598212/?ref=bookmarks

https://m.me/bisnisterlaris2018

Gabung untuk beli produk hanya senilai Rp.1 juta dapat produk dengan harga jual Rp. 1.250.000,- akan langsung jadi member hubungi. :

SULAIMAN, ST

WA. 082166434299

PRODUK – PRODUK

Untuk meningkatkan pendapatan dan investasi masa depan, Hanya dengan uang Rp. 1 Jt, kita bisa jalankan bisnis ecoracing.

Hubungi ke

WA 082166434299

Email. sulaimanzacky@gmail.com

Respon Ketua DPR RI

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Kamis (20/09/18)*

1. Terkait dengan jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terancam mundur jika 76 instansi pusat dan 525 pemerintah daerah tidak segera mengisi formasi CPNS yang dibutuhkan ke dalam sistem perekrutan CPNS yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengingat hingga Rabu malam (19/9) baru 58 instansi yang mengirimkan formasi CPNS, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR meminta seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera menyampaikan formasi jabatan yang akan diisi oleh CPNS kepada BKN, agar pelaksanaan perekrutan CPNS dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
b. Mendorong Komisi II DPR meminta BKN untuk terus memberikan informasi ter-update kepada para pelamar CPNS, serta meningkatkan kapasitas sistem pendaftaran CPNS secara online agar tidak terjadi masalah saat pelamar melakukan pendaftaran, mengingat animo masyarakat yang akan mendaftar CPNS sangat tinggi;
c. Mengimbau kepada seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi CPNS untuk mengikuti petunjuk yang ada dan mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, mengingat pelaksanaan perekrutan cpns dilaksanakan secara online atau komputerisasi dan meminta peserta CPNS untuk tidak percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan instansi tertentu untuk membantu meloloskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Terkait dengan informasi di media sosial yang menggunakan akun tidak jelas kepemilikannya, yang mampu secara otomatis memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks atau ujaran kebencian (akun robot), terutama menjelang Pemilu 2019, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi II DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi munculnya ujaran kebencian maupun hoaks pada berita di media online maupun media sosial, mengingat ‘robot’ yang digunakan dalam media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks masih tersebar di media sosial;
b. Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Bidang Cyber Crime untuk menindak tegas pelaku yang mengendalikan akun robot yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks sesuai dengan perundangan yang berlaku;
c. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi II DPR meminta Kemenkominfo dan Bawaslu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mengolah informasi yang didapat agar tidak begitu saja diterima dari satu sumber media, dengan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut kepada beberapa media lain atau instansi/lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan informasi;
d. Mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, serta tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Terkait kekeringan yang melanda Situbondo, Jawa Timur menyebabkan 1.800 sapi mengalami kelaparan, kurus, tidak mampu berdiri dan terancam mati, sehingga peternak sapi merugi akibat harus menjual sapinya dengan harga sangat murah, mengingat mata pencarian masyarakat Situbondo mayoritas berasal dari ternak sapi, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan bantuan pakan ternak berkualitas dan nutrisi berimbang yang memenuhi standar kecukupan, kebersihan dan kesehatan ternak kepada peternak sapi di daerah tersebut, agar dapat memulihkan kondisi para ternak dapat pulih dan meningkatkan potensi keunggulan genetis sapi, sehingga hasil produksi ternak dapat mencapai target;
b. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Pemda untuk melakukan pelatihan dan pendampingan dalam mengubah pola ternak sapi dari penggembalaan menjadi kandang, terutama di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan, guna mencegah hal serupa berulang serta memudahkan peternak sapi dalam memberikan pakan ternak, khususnya ketika musim kemarau tiba, mengingat saat musim kemarau terjadi penurunan energi, mineral, maupun protein yang terkandung dalam pakan hijauan/rerumputan, selain itu pola pengandangan dapat menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pemeliharaan ternak ketika menerapkan sistim integrasi tanaman dan ternak di kawasan usaha tani;
c. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan untuk terus melakukan inovasi dalam membuat alternatif pemberian pakan ternak maupun pengembangbiakan ternak sapi kepada peternak, guna memberikan ilmu baru dan pemahaman lebih kepada peternak dalam merawat dan menghasilkan ternak yang berkualitas unggul.

4. Terkait masih minimnya literasi di Indonesia bagian timur berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa Sekolah Dasar (SD) di lima provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, terdata ada 11.746 SD namun hanya 6.410 SD yang memiliki perpustakaan, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan untuk menyediakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah yang ramah anak, seperti menciptakan perpustakaan dengan desain yang menarik dan beragam buku bacaan yang sesuai kemampuan membaca anak, sehingga dapat menarik siswa untuk membaca;
b. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan gerakan literasi sekolah dengan membudayakan membaca dan menulis;
c. Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan untuk melibatkan para guru dan orangtua dalam mengajak anak-anak untuk membaca buku, dengan melakukan kegiatan gemar ke perpustakaan. *(Bamsoet)*

Respon Ketua DPR RI

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (19/09/18)*

1. Terkait survey Indeks Perilaku Anti-Korupsi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di 10 jenis pelayanan publik, di antaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kepolisian, Peradilan, layanan kesehatan, kantor desa atau kelurahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kantor Urusan Agama, serta RT/RW, yang menyatakan masih terjadi korupsi kecil-kecilan, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki prosedur pelayanan publik yang berpotensi terjadinya korupsi kecil-kecilan serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan korupsi kecil-kecilan di jajarannya;
b. Mendorong Komisi VI DPR dan Komisi IX DPR meminta Kementerian BUMN serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan langsung terutama di wilayah-wilayah yang rentan dengan terjadinya korupsi kecil-kecilan tersebut;
c. Mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan dan informasi apabila mengetahui adanya indikasi terjadinya korupsi dalam pelayanan publik, dan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi DPRNow.

2. Terkait dengan merebaknya virus dan penyakit malaria di posko penampungan korban gempa Lombok, tercatat sudah ada 137 pengungsi yang dinyatakan positif terinfeksi malaria, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera merawat warga penampungan yang terjangkit penyakit malaria dan menyiapkan stok obat malaria serta melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gaya hidup bersih dan sehat, mengambil sampel darah untuk mencegah meluasnya virus malaria, dan mendistribusikan kelambu nyamuk bagi para pengungsi;
b. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi IX DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kemenkes melakukan pemetaan lokasi dan fogging/pengasapan nyamuk, terutama di sejumlah titik yang sudah terjangkit penyakit malaria;
c. Mendorong Komisi II DPR dan Komisi VIII DPR meminta Kemendagri melalui Pemda dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan dana yang dibutuhkan untuk mengobati dan mencegah penyebaran penyakit malaria;
d. Mengimbau masyarakat setempat untuk turut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah munculnya penyakit dan sarang nyamuk.

3. Terkait masih adanya kendala peralatan yang belum diterima oleh atlet difabel seperti peralatan untuk atlet cabang atletik khusus kursi roda dan cabang basket kursi roda dan persiapan venue Asian Para Games 2018 yang masih belum 100 persen, mengingat kegiatan tersebut akan digelar dua minggu lagi (6-13 Oktober 2018), Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi X DPR meminta Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee (INAPGOC) untuk segera memberikan peralatan yang akan digunakan oleh atlet difabel, agar para atlet dapat segera beradaptasi dan fokus berlatih menggunakan peralatan yang sudah sesuai standar internasional olimpiade;
b. Mendorong Komisi X DPR meminta INAPGOC untuk segera menyelesaikan venue yang akan digunakan selama pelaksanaan Asian Para Games 2018, serta meningkatkan penjagaan dan pengawasan terhadap sarana-prasarana yang sudah ada, agar penyelenggaraan Asian Para Games 2018 dapat berjalan dengan sukses;
c. Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan pada perhelatan Asian Para Games 2018 agar acara tersebut dapat berjalan sukses, serta mendukung para atlet difabel Indonesia untuk bertanding secara sportif.

4. Terkait sikap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengefisienkan proses produksi untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku impor seiring melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bahan baku;
b. Mendorong Komisi VI DPR dan Komisi XI DPR meminta Kemenkop dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bersama Perbankan untuk memberikan kemudahan akses pinjaman/kredit bagi para pelaku UMKM guna mendapatkan pinjaman modal dalam mengembangkan usahanya;
c. Mendorong Komisi VI DPR meminta Kemenperin untuk meningkatkan mutu kualitas bahan baku produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk import dengan harga terjangkau;
d. Mengimbau kepada pelaku UMKM untuk tetap mengutamakan kualitas hasil produksi. *(Bamsoet)*