Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (9/11/18)

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (9/11/18)*


1. Terkait peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November setiap tahunnya Ketua DPR:
a. Menyampaikan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang akan jasa para pahlawannya, untuk itu Pimpinan DPR mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk memperingati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, serta mengimbau kepada seluruh pemuda dan pemudi untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan yang positif;
b. Mendorong kepada generasi muda sebagai harapan bangsa, agar selalu berkontribusi serta mencintai dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan selalu menjaga nilai-nilai Pancasila dan NKRI;
c. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kembali kurikulum tentang pelajaran sejarah bangsa dan negara dalam mata pelajaran, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, agar mengenal perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, serta menambah jam pelajaran sejarah;
d. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk melakukan kajian pentingnya pemberian mata kuliah tentang pengenalan terhadap pahlawan, baik pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan pembangunan nasional, mengingat saat ini mata kuliah tersebut sangat penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga dapat menjadi pemimpin bangsa yang memiliki jati diri Indonesia;
e. Menyampaikan bahwa ketahanan bangsa Indonesia dapat terwujud apabila generasi muda dapat mengenal jati diri bangsanya.

2. Terkait keputusan Kementerian Pertanian (Kementan) akan adanya impor jagung untuk pakan ternak sebanyak 50.000-100.000 ton pada akhir tahun 2018 dari Argentina dan Brasil, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelum merealisasikan keputusan akan adanya impor jagung, untuk meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang stok jagung yang ada, sehingga jika impor dilaksanakan tidak merugikan petani jagung, mengingat sebelumnya Kementan menyatakan bahwa Indonesia masih surplus jagung sebesar 12,98 juta ton pipilan kering (PK) pada 2018, bahkan dapat mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton;
b. Mendorong Kementan, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan instansi terkait lainnya untuk mengacu pada data BPS;
c. Mendorong Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementan untuk melakukan inovasi terhadap campuran pakan ternak selain jagung, mengingat banyak hasil pertanian lain yang dapat dimanfaatkan;
d. Mendorong Kementan dan Kemendag untuk menyediakan persediaan kebutuhan jagung dalam negeri, serta berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dalam menentukan kebutuhan jagung untuk produksi pakan ternak;
e. Mendorong Kementan untuk melakukan kajian bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah tanam jagung yang baik kualitasnya, dan pada umumnya setiap tanah yang ada di NTT dapat ditanam jagung sebagai produk unggulan daerah NTT, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor;
f. Mendorong pemerintah membuat kebijakan dan dukungan terhadap pengembangan serta upaya menjadikan NTT sebagai sentra produk jagung, dengan memberikan kemudahan untuk mendapat bibit unggul dan pupuk;
g. Mendorong pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 58 tahun 2018 yang menetapkan harga jagung Rp. 4000 per kg di tingkat pabrik, agar masyarakat tidak resah, terutama terhadap pakan ternak yang berimplikasi terhadap harga telur dan daging ayam, mengingat salah satu keputusan impor akibat dari banyaknya keluhan peternak terhadap harga jagung yang terus naik (saat ini dapat mencapai hingga Rp5.300 per kilogram) dan stok yang minim di pasar.

3. Terkait data intelijen yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebutkan terdapat 700 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak, dan 70 orang diantaranya ditangkap di Filipina, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika/ASPASA (Direktorat Timur Tengah) untuk melakukan kerja sama dengan negara Iran, Irak, Suriah, dan Turki, guna mendeteksi adanya WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak;
b. Mendorong Kemenlu bekerja sama dengan otoritas Irak dan Suriah untuk memastikan keikutsertaan WNI yang tergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak, dan mengupayakan agar WNI yang bergabung tersebut untuk kembali kepada pemahaman Pancasila dan menyadari kekeliruannya, dan kembali ke tanah air untuk bersama membangun di negara sendiri;
c. Mendorong Kemenlu Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada WNI yang ditangkap di Filipina;
d. Mendorong Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau para pemuka agama untuk memberikan ceramah/tausiah yang berisikan materi perbandingan tentang paham mazhab yang ada di Indonesia dikaitkan dengan rasa nasionalisme;
e. Mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat setiap WNI yang ingin melakukan perjalanan ke wilayah yang sedang terjadi konflik (seperti di Suriah);
f. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan upaya-upaya pencegahan atau tindakan preventif terhadap radikalisme dan terorisme, guna mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan meminimalisir terjadinya tindakan terorisme;
g. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian melalui Cyber Crime Bareskrim untuk melakukan patroli siber dan menindak pihak-pihak yang mengunggah konten radikalisme maupun terorisme di media sosial ataupun situs-situs yang mengandung radikalisme;
h. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama BNPT melakukan kajian kurikulum untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme di dunia pendidikan (sekolah dan universitas), seperti memasukkan materi dan kegiatan bela negara;
i. Mendorong Koopssusgab TNI (Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU), BIN, dan Kepolisian RI (Detasemen Khusus 88 Antiteror/Densus 88) untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan keamanan diseluruh wilayah Indonesia terhadap ancaman radikalisme dan gerakan terorisme;
j. Mengimbau kepada seluruh WNI untuk berperan aktif bersama-sama memerangi pergerakan radikalisme dan terorisme dengan cara tidak mudah terbujuk rayu ajakan yang menjanjikan kehidupan layak di negara konflik dan segera melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang.

4. Terkait dengan belum optimalnya peran pemuda dan remaja di Tanah Air dan jauh tertinggal dalam berbagai bidang baik pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pekerjaan yang layak, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan yang berjalan saat ini, dengan memperhatikan minat siswa terhadap mata pelajaran atau olahraga yang disenangi dan dikuasai, guna menciptakan lulusan pelajar yang ahli dan berkualitas;
b. Mendorong seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat secara umum, untuk berperan dalam mempersiapkan dan mendorong remaja guna membentuk kompetensi diri serta kesiapan remaja dalam menghadapi kemajuan zaman dan teknologi;
c. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Puskesmas untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat pentingnya perilaku hidup sehat dan senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi, guna menghasilkan tubuh yang sehat. *(Bamsoet)*

Iklan

Wow Kereen …! ecoracing memvirus emak emak dengan collagen..

Ecoracing

PT. Bandung Eco Sinergy Teknology (BEST) adalah perusahaan multi nasional yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa.

Produk unggulan sebagai berikut,
ecoracing adalah aditif bahan bakar yang terbuat dari bahan bahan organik 100%, hasil penelitian sarjana ITB selama 10 thn telah lulus ujian lemigas & petrokab, uji dinotest oleh tabloid motoplus, uji emisi di dishub, toyota auto 2000, astra dan tunas daihatsu beberapa hasil uji emisi terbukti CO hilang hingga 100%, beberapa manfaat yanh di dapatkan, membersihkan kerak (tanki, busi dan ruang bakar), memperpanjang usia oli hingga 3x lipat, melindungi mesin dengan nano teknologi, menghilangkan polusi udara co hingga 100%, menambah tenaga dan akselerasi, meningkatkan 5-10 RON/2-5 CN, menghingkan knocking(mbrembet), menghemat bbm mulai dari 30-50%.
Manfaat luar biasa dari produk ecoracing dan memiliki daya ungkit dalam memberikan kenyamanan kepada pemilik kendaraan yang menggunakan produk ini. Mulai dari manfaat merawat kendaraan, menambah tanaga, akselerasi lalu manfaat lain yang semua orang lupa yakni manfaat yang diberikan oleh pemilik kendaraan kepada lingkungan yakni menghilangkan polusi hingga 100%.

Manfaat ini sesungguhnya teramat sangat penting dan dahsyat, ini yang disebut dengan sadaqoh 0% polusi udara untuk bumi dan penghuninya.
Artinya apa? Kalau kita bergabung menjadi mitra dan menggunakan produk ecoracing, beberapa prinsip dasar yang kita dapatkan, mulai dari aspek bisnis yang anti riba (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba), intinya minimal kita telah mencoba melangkah sedikit untuk mengurangi dan menjauhi jual beli yang bernuansa riba, menghilangkan polusi udara CO hingga 100%, bila kita menggunakan produk ecoracing maka secara sadar kita telah memberikan sadaqoh udara bersih bagi bumi, ini jadi sumbangsih terbesar kita selama kita hidup untuk kelangsungan makhluk hidup dibumi, tentunya yang terakhir adalah kendaraan kita sangat terawat dan terjaga dengan baik oleh produk ecoracing, apabila kita menggunakan secara rutin dan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dosis yang sesuai memberikan efek positif pada kendaraan, diluar dosis yang direkomendasikan oleh perusahaan akan ada efek efek kecil yang sesunggunya dapat di atasi oleh kitasebagai pemilik kendaraan.

Collagen

Produk collagen menjadi ramai dibicarakan dikota kota besar dan sekitarnya, karena ulah emak emak racing yang telah menggunakan dan merasakan manfaat produk ini beberapa manfaat yang secara langsung, adalah, master anti oksidan / menangkal radikal bebas, menjaga kulit lebih kenyal,cerah,awet muda dan sehat ( anti aging), mencegah penuaan dini/ keriput dan gejalanya, menghilangkan flek, menghaluskan kulit wajah, menghilangkan bekas luka pada kulit (regenerasi sel).

Collagen menjadi heboh ke seluruh negeri ketika manfaat produk ini telah rasakan oleh emak emak racing yang gemar bermedsos dengan berbagai cara memberikan testimoni, agar emak emak yang bergabung dengan bisnis ini, aspek aspek prinsip dasar bisnis, anti riba, sadaqoh udara bersih, perawatan kendaran, dan manfaat yang langsung dirasakan oleh diri sendiri yakni mempercantik dan memperindah kulit memberikan efek keseleo mata pada sesiapapun yang memandang, collagen menjadi booming dan tentunya semakin ramai emak emak bergabung ke bisnis ecorasing, emak emak racing terdidik dari metode pembelajaran yang telah disiapkan oleh mitivator dan leader leader sukses dalam menjalankan bisnis di ecoracing.

Tentunya metode pendidikan secara kontinyu mulai dari seminar dan home sharing menjadi incaran emak emak racing untuk meningkatkan wawasan tentang pengetahuan produk dan menyiarkan produk produk unggulan ecoracing dan collagen kepada tetangga dan kerabatnya.

Catatanku hari ini..

SULAIMAN, ST

Hubungi kami jika minat bergabung ke bisnis ecoracing ke WA 082166434299

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (05/11/18)*

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (05/11/18)*

1. Terkait rencana pemerintah yang akan menggeser prioritas pemanfaatan dana desa dari infrastruktur menjadi pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2019, Ketua DPR:
a. Mendukung rencana pemerintah dalam penggunaan dana desa yang semula peruntukannya kepada pembangunan infrastruktur, di tahun 2019 akan diutamakan untuk pemberdayaan ekonomi dan SDM sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Mendorong Kemendagri melalui Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dalam membantu pengelolaan dana desa dengan mengangkat potensinya masing-masing yang bernilai ekonomi, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

2. Terkait dengan pernyataan Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyatakan bahwa Indonesia masih berpotensi pandemi (epidemi penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia) influenza, khususnya flu burung, Ketua DPR:
a. Mendorong Kemenkes, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi untuk bersama-sama menciptakan dan memproduksi vaksin penangkal virus influenza terutama virus flu burung, sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi pandemi virus flu burung;
b. Mendorong Kemenkes dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan terkait cara penyebaran virus flu burung, cara untuk mencegah penyebaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat apabila terdapat tanda-tanda terjangkit virus tersebut;
c. Mendorong Kemenkes, Kementerian Pertanian, dan Dinas Peternakan untuk melakukan vaksin secara berkala ke peternakan-peternakan unggas yang berpotensi terjangkit penyakit flu burung;
d. Mendorong Kemenkes bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyiagakan rumah sakit khusus rujukan flu burung dan memperbanyak jumlah rumah sakit rujukan, serta menginformasikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mudah untuk mencari dan menuju rumah sakit terdekat apabila terjangkit virus.

3. Terkait belum optimalnya pengembangan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menghadapi revolusi industri 4.0, khususnya lemahnya pemetaan potensi lokal di wilayahnya masing-masing, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pemberian izin pendirian SMK harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah mengangkat potensi lokal di daerahnya;
b. Mendorong Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang proses kegiatan belajar mengajar, salah satunya untuk melakukan kurikulum praktek;
c. Mendorong Kemendikbud untuk menekankan kepada Dikdasmen agar dalam menerima tenaga pengajar harus memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan program yang ada di SMK yang dilamar, dan memberikan pelatihan guru-guru yang ada agar semua tenaga pengajar/pendidik di SMK mempunyai kompetensi sesuai dengan kurikulum di SMK bersangkutan.

4. Terkait dengan keberhasilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia dalam membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) dari ancaman hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Malaysia karena dituduh melakukan pembunuhan, Ketua DPR:
a. Memberikan apresiasi yang tinggi kepada KBRI di Malaysia karena telah membantu memberikan pendampingan hukum kepada WNI yang bermasalah dari awal sampai akhir proses hukum, hingga WNI tersebut dinyatakan bebas, serta memberikan selamat atas vonis bebas yang diterima oleh Mattari, warga asal Sampang Madura;
b. Mendorong Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (Direktorat Perlindungan WNI dan BHI), KBRI di Malaysia, dan Migrant Care untuk terus dan serius membantu WNI berstatus terancam hukuman mati dengan memberikan pendampingan hukum dan memperjuangkan kebebasan WNI bermasalah, mengingat saat ini masih terdapat 136 WNI yang terancam mati di Malaysia;
c. Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, agar pemerintah lebih fokus dalam pemberian bantuan hukum terhadap 136 WNI berstatus TKI yang terancam hukuman mati oleh pengadilan di Malaysia. *(Bamsoet)*

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Kamis (01/11/18)

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Kamis (01/11/18)*

1. Terkait pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas (Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, dan Tanjung Lesung) yang membutuhkan dukungan agar dapat menarik jumlah wisatawan mancanegara, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata seperti bandara dan jalan tol, mengingat pembangunan 10 destinasi wisata perlu dilakukan secara bertahap dan kerja sama antara semua pihak;
b. Mendorong Kemenpar bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) untuk memanfaatkan dan melaksanakan fasilitas dan jalan yang telah disiapkan pemerintah mengenai fasilitas promosi, fasilitas bebas visa, dan fasilitas pariwisata lain, guna meningkatkan pertumbuhan wisatawan mancanegara sesuai target yang sudah ditentukan;
c. Mendorong Kemenpar dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan dan biro perjalanan dalam dan luar negeri dalam rangka mempromosikan daerah wisata terutama 10 destinasi wisata yang ingin dikembangkan.

2. Terkait dengan rencana Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 yang berpotensi pengurangan tenaga kerja (PHK) dan berkurangnya jumlah pabrikan rokok di Indonesia, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mengatur kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau;
b. Mendorong Kemenkeu untuk mengkaji secara matang dan adil mengenai rencana untuk menaikkan tarif cukai rokok, mengingat kenaikan tarif akan memberikan dampak kepada industri rokok dalam sisi produksi dan tenaga kerja, dan berdampak pada menurunnya penyerapan tembakau produksi nasional;
c. Mendorong Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kenaikan tarif cukai rokok dan menindaktegas pelaku industri yang menggunakian pita cukai rokok palsu;
d. Mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri rokok untuk tetap membeli tembakau hasil tanam petani dalam negeri, dan meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong petani untuk meningkatkan dan menjaga kualitas tembakau yang dihasilkan agar sesuai dengan standar.

3. Terkait dengan tertundanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan, di Jawa Barat akibat kendala pembebasan lahan dan kondisi geologis lokasi PLTA Cisokan yang sering terjadi longsor, Ketua DPR RI:
a. Mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam penghitungan besaran standar ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan PLTA;
b. Mendorong Kepolisian bekerja sama dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pembebasan lahan berlangsung, mengingat pembebasan lahan harus berdasarkan putusan dari pengadilan;
c. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai kondisi geologis lokasi pembangunan PLTA Cisokan, mengingat sering terjadinya longsor di lokasi tersebut;
d. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Indonesia (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya longsor di lokasi pembangunan PLTA Cisokan, seperti membangun soil nailing untuk menjaga kestabilan galian tanah di lokasi pembangunan yang berpotensi terjadi longsor.

4. Terkait gagasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu melakukan perlindungan laut, ekosistem, dan pesisir dari polusi laut yang berasal dari aktivitas manusia di pertemuan internasional Tinjauan Antarpemerintah Keempat Program Global Aksi Perlindungan Laut dari Kegiatan Daratan (IGR-4GPA) di Nusa Dua, Bali (31/10), Ketua DPR:
a. Mendukung gagasan dan ajakan KLHK tersebut guna meminimalisir pencemaran yang terjadi dilaut seperti pembuangan limbah, logam berat, minyak, sampah, dan perusakan habitat dalam upaya bersama menjaga laut dari pencemaran;
b. Mendorong KLHK untuk berinovasi dalam menemukan cara efektif mengelola sumber daya ekosistem pesisir dan laut dengan cara mengurangi sampah plastik dan merehabilitasi terumbu karang yang rusak, serta menjaga dan melindungi habitat terumbu karang. *(Bamsoet)*

Bertani dan Penciptaan Ruang Idealisme

Oleh : SULAIMAN, ST. (KETUA BIDANG KAHMI DAERAH GARUT)

Sejujurnya sulit kiranya mengurai tema yang dibuat, cukup menggelitik, mencoba untuk mengurai dari pengalaman bertemu warga dan bertukar informasi segala dinamika yang ada.

Bertani, tidak hanya sekedar memiliki lahan yang subur, kemauan bertani yang kuat dan peralatan yang lengkap lebih dari itu, petani harus memiliki sumber daya untuk memahami keseimbangan ekosistem yang ada diarea pertanian, sehingga hasil pertanian optimal.

Idealisme bertani merupakan intisari yang saya tangkap dari bercakap-cakap dengan warga desa, dan saya mencoba membahasakan dengan idealisme bertani, kalo kita cari dari kamus besar bahasa indonesia melalui google search engine akan kita temukan kata idealisme di artikan sebagai suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya dan kebiasaan. Idealisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa seseorang, dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide ataupun cara berpikir.

kiranya kita butuh manusia pembelajar yang akan terus mau menumbuhkan semangat kerja keras dan semangat belajar untuk memperoleh ilmu yang dibutuhkan dalam mengolah alam, Bertani bukanlah soal hasil pertanian yang melimpah dari satu periode bercocok tanam tapi bertani adalah soal tanggungjawab terhadap keseimbangan ekosistem dalam mengolah alam untuk lahan pertanian

Idealisme bertani akan jadi taruhan dimasa yang datang, ketika pengelolaan alam untuk lahan pertanian tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, Bergitu kira kira tangkapan saya terhadap cakap-cakap dengan petani, sesuangguhnya kita butuh political will dari pemerintah untuk menyelamatkan lahan pertanian dan masa depan keseimbangan ekosistem kita.

Catatan ku hari jumat, 02 November 2018

Wassalam

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (31/10/18

SULAIMAN, ST

Respon DPR-RI, kiranya menjadi panduan kebijakan atas masalah aktual, yang sesungguhnya perlu ditangani segera oleh pemerintah melalui kebijakan kebijakan pro rakyat.

DPR-RI, merespon secara cepat, apabila di sambut dengan cepat dan tepat sasaran oleh pemerintah maka permasalahan aktual yang ada dapat ditangani secara baik dan menjawab permasalahan di masyarakat, semoga indonesia jaya….Aamiin

Selanjutnya Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (31/10/18)

1. Terkait eksekusi mati yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Tuti Tursilawati pada (29/10), Ketua DPR:

a. Menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang telah ditinggalkan dan menyampaikan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan;
b. Mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal memprotes eksekusi yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi tanpa ada pemberitahuan, serta meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk meninjau ulang rencana pemberangkatan TKI ke Arab Saudi;
c. Mendorong Kemenlu, Kemnaker, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care Indonesia, dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk selalu memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum setempat secara maksimal;
d. Mendorong Kemnaker dan Kemenlu untuk dapat memberikan pembelaan dan negosiasi yang maksimal agar TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi mendapat keringanan hukuman atau dapat dibebaskan dari hukuman mati;
e. Mendorong Kemnaker dan BNP2TKI mewajibkan PJTKI bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pembekalan yang maksimal baik dalam hal bahasa, keterampilan, pengetahuan tentang hukum di negara tujuan, dan cara bersikap, serta pengarahan apabila mendapatkan masalah saat bekerja kepada TKI yang akan diberangkatkan ke negara tujuan;
f. Mendorong Kemnaker dan BNP2TKI untuk meningkatkan pengawasan terhadap PJTKI agar TKI yang dikirim telah memenuhi kriteria dan standar yang sesuai dengan Negara tujuan;
g. Mendorong Kemnaker untuk memperluas pembuatan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Negara-Negara tujuan, agar dapat memperkuat pengawalan keamanan bagi TKI oleh Pemerintah Indonesia di Negara-Negara tersebut;
h. Mendorong Kemenlu melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Kemnaker, bersama BNP2TKI untuk terus melakukan negosiasi bilateral ke Negara-Negara tujuan TKI agar dapat tercipta sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik.

2. Terkait kecelakaan maskapai Lion Air JT-610 (29/10) dan rekam jejak maskapai penerbangan tersebut serta data Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menyebutkan terdapat 317 kasus kecelakaan penerbangan telah terjadi selama satu satu dekade terakhir (2007-2017), Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada maskapai penerbangan Lion Air jika terbukti terdapat kelalaian dari pihak maskapai, dan petugas yang memberikan ijin terbang pesawat tersebut.
b. Mendorong Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator untuk mengoptimalkan pelaksanaan ramp check (pemeriksaan kelaikan pesawat) setiap sebelum melakukan penerbangan, serta meminta kepada seluruh maskapai penerbangan untuk meningkatkan pemeliharaan (maintenance) terhadap pesawat;
c. Mendorong Kemenhub dan KNKT secara bersama untuk melakukan evaluasi terhadap peristiwa kecelakaan-kecelakaan pesawat yang telah terjadi, agar ke depannya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pesawat;
d. Mendorong Kemenhub mendorong seluruh maskapai penerbangan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan mutu, baik SDM (Sumber Daya Manusia), manajemen, maupun pesawat yang akan digunakan sebagai transportasi penerbangan;
e. Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk selalu menginformasikan kondisi cuaca terkini kepada Air Traffic Control (ATC) dan pilot pesawat;
f. Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPB) untuk memfokuskan pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat di titik koordinat yang sudah diketahui;
g. Mendorong pihak Jasa Raharja untuk tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan santunan kepada keluarga korban maskapai penerbangan Lion Air JT-610, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah diputuskan dalam Sidang Paripurna menjadi RUU Inisiatif DPR dan akan dibahas di Komisi VIII DPR, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi VIII DPR untuk membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, mengingat pesantren dan madrasah tidak hanya berkontribusi besar bagi pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan akhlak bangsa Indonesia;
b. Mendorong Komisi VIII DPR untuk mengkaji permasalahan yang terkait:
1) Penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat;
2) Pengaturan mengenai pendirian pesantren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata, karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah;
3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
c. Mendorong Komisi VIII DPR memperhatikan kritik dari berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). PGI keberatan atas beberapa pasal yang mengatur kegiatan ibadah sekolah minggu dan katekisasi oleh gereja hingga izin yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama, mengingat pendidikan agama tidak hanya agama islam, tetapi di dalamnya mengatur juga pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik, pendidikan agama Hindu, agama Budha, dan Konghucu. *(Bamsoet)*